HARDIKNAS 2023, FPMR DESAK DPRD NTB SEGERA PANGGIL REKTOR UMMat

 

Kantor DPRD NTB 


semarNTB.com-Forum perjuangan mahasiswa dan rakyat NTB melakukan aksi demonstrasi didepan gerbang dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) nusa tenggara barat (NTB) untuk memperingati momentum hari pendidikan nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. gerakan tersebut bertujuan untuk meminta agar wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Selasa, 2 mei 2023 dengan membawa sejumlah tuntutan.


Aksi yang di adakan oleh forum perjuangan mahasiswa dan rakyat NTB memulai aksi di depan pintu gerbang utama universitas muhammdiyah mataram jam 09.15 sampai jam 10.00.” menurut korlap aksi, tujuan mereka memulai di depan kampus UMMat karena ada persoalan besar dan melalui momentum hardiknas massa aksi menyerukan agar mahasiswa yang lain dapat berpartisipasi.


Setelah bergantian menyampaikan aspirasi dan seruan di depan kampus UMMat, massa aksi kemudian menuju kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk melanjutkan aksi dalam menyampaikan aspirasi serta tuntutan. Setelah sampai di depan gedung DPRD NTB, massa aksi disambut oleh ratusan personil kepolisian dan security Gedung DPRD NTB yang menjaga keamanan. Setibanya di lokasi, massa aksi kemudian mengatur barisan dan bergiliran menyampaikan orasi.


” dalam orasi tersebut, mereka menyuarakan tentang problem pendidikan terkhusus di NTB, yakni kasus DO dan skorsing di Kampus UMMat, mahalnya biaya pendidikan di NTB, pungutan liar, kasus dugaan penggelapan bidik Missi. lebih lanjut kordum dalam aksi tersebut menyampaikan, bahwa rendahnya kualitas pendidikan di NTB karena pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah disrktor pendidikan sehingga IPM NTB masih sangat rendah. 


Aksi ini memperingati HARDIKNAS dijadikan moment oleh FPMR untuk mendesak pemerintah Daerah dan pemerintah lebih serius meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang merata, kata kordum aksi. dalam orasi yang menggebu-gebu, kordum aksi menuntut pemerintah agar berani mewujudkan pendidikan gratis dari PAUD sampai PT melalui peningkatan APBN dan APBD seminimal 40 persen. 


Ada 6 tuntutan yang kami bawa dan meminta pihak DPRD menindaklanjuti terkait krisis yang ada di sektor pendidikan hari ini.” Ujar insial (K) selaku kordum 


Ada pun 6 tuntutan yang di bawa oleh forum perjuangan mahasiswa dan rakyat NTB sebagai berikut: 

1. Menghapus Diskriminasi di sektor pendidikan.

2. Meningkatkan anggaran pendidikan seminimal-minimalnya 40 persen dari APBN dan APBD.

3. Meberikan jaminan KB3 dan stop intimidasi dan represifitas terhadap pelajar/mahasiswa.

4. Meningkatkan dan pemerataan terhadap sarana dan prasarana pendidikan diseluruh indonesia.

5. Cabut kurikulum, undang-undang dan peraturan liberalisasi pendidikan.

6. Wujudkan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan.


Meskipun polisi ingin membubarkan paksa aksi tersebut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, namun aksi tersebut tetap berlangsung damai karena massa aksi bisa meyakinkan aparat kepolisian bahwa mereka akan tetap tertib sampai akan ditemui oleh DPRD. Beberapa saat kemudian masa aksi ditemui oleh salah satu anggota dewan dan melakukan audensi terbuka dengan komisi 1 di depan pintu masuk kantor DPRD.


setelah ditemui oleh anggota dewan tersebut, massa aksi langsung menyampaikan sejumlah tuntutan dan langsung dijawab oleh anggota DPRD, bahwa tuntutan yang di bawa oleh forum perjuangan mahasiswa dan rakyat nusa tengara barat (FPMR NTB) kami akan menerimanya” selanjutnya terkait dengan SK rektor UMMat dengan DI dan Skorsing pihak DPRD NTB sudah memberi khusus untuk segera di selesaikan dan tinggal menunggu surat disposisi untuk kita kirim ke pihak kampus.


“Kami akan berikan kepada ketua dprd, di internat dprd akan membahas apa-apa yang semestinya di lakukan, karena kami juga sudah tau bahwa terkait persoalan yang terjadi di ummat itu semata-mata mahasiswa yang di korbankan.” Tambahnya


Data yang di pegang oleh forun perjuangan mahasiswa dan rakyat nusa tengara barat untuk para korban serta pelaku sesampai tangga 8-9 akan di berikan surat perindividu yang di inginkan oleh FPMR pihak DPRD melakukan pemanggilan terhadap kampus untuk menyelesaikan kasus tersebut.“ tanggal 8-9 itu akan di keluarkan surat perindividu-individu maksud saya sebelum tanggal 8-9 itu udah dilakukan upayah pemanggilan untuk menyelesaikan kasus ini” ujar insial (K) selaku kordum


Karena ketua DPRD tidak bisa hadir komisi 1 tidak berani mengambil kesimpulan dan mengarahkan untuk keputusan lebih lanjut akan disampaikan ke tingkat ketua DPRD untuk mengambil kesimpulan.“Kalo saya tida bisa menentukan karena saya akan kembali kepimpina DPRD nanti akan di bahas di tingkat sana tapi persoalan ini memang harus sesegera mungkin di selesaiakan”. Ujar komisis 1 DPRD NTB.-Pablo Escobar 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KONFLIK ELIT POLITIK UMMAT ANTARA WAHAB VS SAFRIL, SEBABKAN 1.600 MAHASISWA CUTI PAKSA, 248 DI SKORSING DAN DO

Gambar
  Ilustrasi: konflik perebutan kekuasaan di UMMat  WR 1 UMMat Syafril Aktor Penting atau garda terdepan dalam menyampaikan setiap perkembangan informasi di tingkat Pimpinan UMMat terkait berbagai persoalan. Saya ingin menyederhanakan maksudnya Safril ini, orang ini adalah orang yang pada periode pemilihan rektor UMMat, syafril adalah salah satu calon kandidat dan kalah dari Abd. Wahab yang track Recordnya di UMMat tidak sepuler Syafril dan hanya bergelar S2 tapi mampu mengalahkan Safril yang cukup populer dan bergelar Doktor. Kedua orang ini sebagai kompetitor dalam pemilihan rektor dan secara politik merupakan dua kekuatan yang bersebrangan di lingkup kampus UMMat yang juga sebagai dua blok politik yang akan tetap memperebutkan kekuasaan kedepannya, meskipun sekarang tanpak sebagai partner kerja ditingkat pimpinan dengan Wahab sebagai Rektor dan Syafril sebagai wakil rektor 1, terkait persoalan kampus, dua orang yang merupakan elit politik kampus punya kepentingan politik yang berbed
Baca selengkapnya

SLIP SPP PALSU tapi Lolos VALIDASI di SIAKAD. Siapa yang salah dan Harus bertanggung jawab?

Gambar
Ilustrasi: slip SPP lolos verifikasi siakad   semarntb.com-Kasus besar kembali menggemparkan dunia pendidikan Perguruan Tinggi yang ada di NTB . yakni dengan adanya kasus dugaan pemalsuan slip Pembayaran SPP di kampus UMMat, Disamping menampar wajah dunia pendidikan, kasus ini menunjukan betapa bobroknya manajemen Kampus ketika diberi hak OTONOMI khusus.   Kasus dugaan slip SPP palsu yang menyita perhatian masyarakat ini berawal dari laporan dari salah satu mahasiswi pada bulan februari lalu. Setelah mendapat laporan tersebut, pihak kampus mulai mencari dan memeriksa seluruh berkas pembayaran mahasiswa yang kemudian ditemukanlah 248 Slip SPP yang mencurigakan.   Menindak lanjuti temu a n akan dugaan slip SPP palsu tersebut, kampus membentuk tim investigasi internal dan eksternal untuk menentukan sanksi terhadap 248 nama yang ada di slip SPP tersebut yang kemudian nama-nama mahasiswa tersebut dipanggil secara terpisah mulai pada tanggal 15-18 maret 2023.   Dalam pema
Baca selengkapnya

SEPULUH TUNTUTAN PEMABUK JALANAN UNTUK KAMPUS UMMAT!!

Gambar
Ilustrasi: takut dicuti oleh kampus terpaksa open BO +18 SIAPAPUN YANG TIDAK MAU TERLIBAT DALAM PERJUANGAN PENDIDIKAN MAHAL ADALAH MEREKA YANG MEMBIARKAN ADIK-ADIK / SAUDARI-SAUDARI, DAN TEMAN PEREMPUAN NYA DILECEHKAN OLEH OKNUM BIROKRASI KAMPUS DAN DIJAJAL OLEH LELAKI HIDUNG BELANG MELALUI APLIKASI DEWASA +18!!! Disaat ribuan mahasiswa dicuti paksa karena telat bayar SPP semester genap tahun 2023, diduga oknum petinggi kampus UMMat bersama seorang mahasiswa terduga pelaku pembuat slip SPP tutup discotik Sahara untuk pesta. Pada pesta itu, mereka menjadikan sejumlah mahasiswinya sebagai PS.  Disaat bersamaan ada banyak mahasiswi UMMat terpaksa open BO karena harus segera melunasi SPP minimal 50 persen, tapi rektornya beli mobil dinas baru merk fortuner senilai Rp. 700 jutaan. Sementara pihak kampus beralibi selalu merugi, padahal SPP mahasiswa Rp. 5.750.000/semester tahun akademik 2022-2023. Pihak kampus tak cukup puas memeras mahasiswa lewat menaikan SPP tiap tahun, juga memotong beas
Baca selengkapnya