HANYA AKSI MASSA UPAYA PALING EFEKTIF PENYELESAIAN KASUS SLIP SPP MAHASISWA UMMat.

 

semarNTB.com-Sudah berbulan-bulan kasus slip pembayaran SPP ummat bergulir, namun belum juga mendapat kepastiannya!. Lambatnya penyelesaian kasus ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor kepentingan, yakni:

1. Kepentingan perebutan kekuasaan di kampus UMMat!!

Konflik kepentingan ditingkat elit birokrasi UMMat sudah berlangsung sejak lama, belum lagi konflik kepentingan antara rektorat dengan pengurus wilayah Muhammadiyah. Konflik kepentingan elit birokrasi UMMat dan konflik ditubuh menyeret konflik rasial antara suku bima dan suku Sumbawa.

Tidak heran jika di kampus UMMat yang menjadi rektor lahir dari dua RAS/SUKU yang merupakan mayoritas pengurus wilayah Muhammadiyah. Sejak jaman, agusfian Wahab, Mustamin, Arsad Gani dan sekarang abd Wahab konflik rasial semakin meningkat sehingga berdampak pada mencuatnya berbagai kasus di kampus UMMat.

Pada pemilihan rektor beberapa bulan lalu melahirkan konflik perebutan kekuasaan, masing-masing menggunakan pendekatan suku, abd Wahab dengan suku Sumbawa nya dan Syafril dengan suku mbojonya adalah dua gerbong politik yang paling kuat bersinggungan.

Walau pada akhirnya abd. Wahab keluar sebagai rektor dan memimpin ummat, konflik semakin menjadi-jadi yang berimbas terhadap 1.600 mahasiswa tercuti paksa melalui kebijakan cuti paksa pada bulan Januari 2023 atau sebulan setelah abd Wahab menjabat. Disaat mahasiswa kesulitan membayar SPP karena musim tanam, abd Wahab membeli mobil dinas baru merk Fortuner seharga Rp. 800 juta dengan menekan mahasiswa untuk membayar lunas SPP lewat kebijakan cuti paksa.

Selang sebulan kemudian, terkuak kasus slip pembayaran SPP mahasiswa yang melibatkan 248 dikorbankan atas kepentingan dan konflik perebutan kekuasaan. Meskipun kasus dugaan slip pembayaran SPP sudah tercium dari jaman Rektor Arsyad Gani, karena konflik elit dan perebutan kekuasaan kasus ini mencuat dan menjadi alat kepentingan antara kubu rektor dan kubu wakil rektor yang juga menegaskan konflik antara birokrasi dibawah geng Sumbawa WAHAB vs blok bima dibawah pengaruh Syafril.

Ketika ditanya mengenai kasus slip SPP, masing-masing antara Abd Wahab dengan Syafril memiliki pandangan yang berbeda, abd Wahab mengatakan tidak tahu menahu mengenai SK rektor sedangkan Syafril mengatakan SK rektor hanya klasifikasi sanksi.

Syafril yang selaku WR 1 dalam menghadapi tuntutan para korban, melalui via WhatsApp mendorong keluarga korban untuk bertemu secara baik-baik dengan rektor pada tanggal 8-9 mei 2023 untuk menanyakan kejelasan mengenai status anaknya. Sedangkan abd. Wahab meminta perantara keluarga korban untuk ketemu dengan gubernur membicarakan kasus ini.

Namun rektor dan wakil rektor ini tampak sengaja ngerjain keluarga dan mahasiswa yang memang dari kemarin suka dipimpong oleh birokrasi kampus. Meskipun pihak keluarga sudah menemui rektor secara baik-baik dan melakukan pembayaran ulang SPP, tetap saja nasibnya tidak jelas. Yang terbaru: meskipun beberapa korban yang didampingi aktifis bertemu rektor dan gubernur di pandopo gubernur pada hari Rabu malam, hasilnya pun nihil dan hanya menggantung.

2. Peran aktifis abal-abal dan media

Kasus slip SPP tampak betul dan secara terang-terangan media dan aktifis tersebut hanya memperkeruh suasana dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai rektorat, para aktifis abal-abal ini dan media justru menjadikan isu slip SPP untuk memeras kampus, jika kampus tidak memberi mereka sejumlah uang, maka mereka akan menyebarluaskan berita terkait slip SPP dan mengancam akan melakukan aksi massa. 

Mengetahui dan memahami, bahwa kampuslah yang paling bersalah dalam kasus ini, beberapa aktifis dan media pun dikasih uang minimal Rp. 5 juta perorang agar mereka tidak menaikan isu slip SPP dan juga agar tidak melakukan gerakan aksi massa.

Ternyata tidak hanya memeras kampus, kelakuan aktifis dan sejumlah media ini juga memanfaatkan isu slip SPP untuk memeras terduga pelaku yang disampaikan oleh kampus dengan modus berpura-pura sebagai keluarga para korban dan mengajak secara langsung para korban untuk meminta uang ke setiap mahasiswa yang dituduh sebagai pelaku.

Tidak heran jika aktifis-aktifis kampus dan yang berada disekitar kampus kini justru berperan melindungi birokrasi kampus dan mengancam setiap korban agar tidak melakukan aksi dan atau melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Para aktifis ini membangun opini pelaku lapor pelaku dan juga jika para korban ikut aksi maka sanksi kalian bisa ditingkatkan dari sanksi SP1 bisa menjadi sanksi DO atau skorsing dan menawarkan kepada korban agar menempuh jalur baik-baik. Peran aktifis-aktifis dan media ini tampak sukses dengan berhasil memediasi korban dengan pihak rektorat, namun pada akhirnya korban ini disuruh bayar ulang namun tetap keluar namanya dalam SK rektor.

3. Aksi massa dan litigasi paling efektif penyelesaian kasus slip SPP

Kata para aktifis dan sejumlah media, kalo korban melakukan aksi justru status hukumannya akan dinaikan. Namun nyatanya, meskipun ada beberapa korban yang berani melakukan aksi dan melaporkan dirinya, justru respon dari aksi massa mulai tanggal 2 mei sampai aksi terakhir tanggal 8 kemarin justru mampu menunda dikeluarkannya surat kesetiap individu masing-masing nama yang ada di SK rektor. Sedangkan dengan pelaporan kepihak berwajib yang dilakukan oleh tiga orang mahasiswa korban slip SPP, justru semakin menerangkan siapa sebenarnya pelaku utama terkait tragedi slip SPP Palsu.

Maka jalan bagi mahasiswa untuk memenangkan kasus ini haruslah ditempuh dengan proses hukum dan aksi massa yang terus menerus dan beriringan. Siapa saja yang berusaha menghalang-halangi gerakan massa aksi dan tidak mau terlibat dalam aksi massa, adalah mereka yang berkonspirasi dengan para penjahat untuk menghisap darah saudara sesama mahasiswa yg dimiskinkan oleh kebijakan cuti paksa dan SPP mahal. -garis waktu